{"id":1364,"date":"2021-01-03T15:39:07","date_gmt":"2021-01-03T15:39:07","guid":{"rendered":"https:\/\/myaerosafe.com\/restriction-on-community-activities-ppkm-new-rules-same-ineffectiveness\/"},"modified":"2021-03-17T06:29:17","modified_gmt":"2021-03-17T06:29:17","slug":"pembatasan-kegiatan-masyarakat-ppkm-aturan-baru-sama-tidak-efektif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/myaerosafe.com\/id\/pembatasan-kegiatan-masyarakat-ppkm-aturan-baru-sama-tidak-efektif\/","title":{"rendered":"Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM): Aturan Baru, Sama Tidak Efektif"},"content":{"rendered":"

PPKM ditetapkan untuk menggantikan aturan PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar) yang lama, dengan harapan dapat memperlambat tingkat infeksi COVID-19 di Indonesia.<\/p>\n

Pada 6 Januari 2021, Airlangga Hartarto selaku Ketua Panitia Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara resmi mengumumkan bahwa pemerintah pusat telah mengkurasi seperangkat aturan baru bernama Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sebagai tanggapan atas lonjakan COVID- 19 kasus setelah masa libur tahun baru. Semula ditetapkan pada 11-25 Januari, kebijakan ini kemudian diperpanjang hingga 8 Februari 2021.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Berlaku hampir sebulan, Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan kebijakan ini tidak efektif. Kebijakan yang tidak konsisten dan kurangnya pengawasan, kata dia, menjadi dua faktor utama mengapa aturan baru ini memiliki tingkat efektivitas 30%. Dia menambahkan, pembatasan tersebut harus diterapkan lebih ketat, terutama di daerah kritis (merah) dan berbahaya (oranye).<\/p>\n

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo menyatakan kecewa terhadap PPKM. Dia kemudian menginstruksikan kepada para pemangku kepentingan untuk berkoordinasi dan menghasilkan kebijakan yang lebih baik guna memperlambat laju penularan COVID-19 di negara ini. Secara spesifik, Presiden menginginkan kebijakan ini diterapkan di tingkat mikro pemerintah seperti desa dan RT \/ RW. Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat kabinet terbatas dengan para pemangku kepentingan.<\/p>\n

Tak lama setelah pertemuan tersebut, Luhut Pandjaitan selaku wakil panitia Airlangga mengadakan diskusi dengan para ahli epidemiologi. Dalam kesempatan itu, Hariadi Wibisono selaku Presiden Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) menyampaikan beberapa masukan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.<\/p>\n

Ia mengatakan, \u201cDari semua kasus infeksi COVID-19, sumber penularannya tidak bisa ditelusuri kembali. Artinya, kebijakan Pengujian, Pelacakan, dan Perawatan perlu ditingkatkan. ”<\/p>\n

Mengakhiri pelaksanaan PPKM periode kedua ini, kita semua berharap pertemuan antara pemerintah dengan para ahli epidemiologi menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Sementara itu, disiplin dalam memakai topeng juga harus kita tingkatkan, menghindari keramaian, dan mencuci tangan.<\/p>\n

 <\/p>\n